TUJUAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

Apa sebenarnya tujuan kebijakan ekonomi makro yang dilakukan pemerintah? Temukan jawabannya dengan membaca artikel ini sampai selesai.

Pada sektor ekonomi makro setiap pemerintah di semua negara mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri. Kebijakan ekonomi makro makro ini diimplementasikan dalam tindakan-tindakan riil. Tindakan-tindakan pemerintah ini berupa usaha untuk mempengaruhi besaran-besaran atau variabel-variabel ekonomi agregat.

Pemerintah melakukan tindakan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itulah sebenarnya tujuan kebijakan ekonomi makro yang kita sebut dengan kebijakan ekonomi makro atau macroeconomic policy.

Nah, apa saja yang menjadi tujuan kebijakan ekonomi makro tersebut? Kebanyakan pemerintah dan masyarakat di seluruh permukaan bumi ini menganggap keadaan-keadaan seperti di bawah ini sebagai keadaan-keadaan perekonomian yang mereka idam-idamkan. Jadi berikut ini adalah tujuan akhir dari setiap kebijakan ekonomi makro:

1. Tingkat kesempatan kerja atau tingkat employment yang tinggi. Idealnya memang perekonomian harus dijaga jangan sampai timbul pengangguran. Pengangguran merupakan gejala ekonomi yang tidak diinginkan oleh masyarakat manapun juga. Walaupun dalam praktik nyatanya tidak mungkin pengangguran dapat kita hilangkan sama sekali, namun kita harus cukup puas kalau kita dapat berhasil mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi.
2. Peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi. Khususnya untuk negara-negara yang terhitung masih sebagai negara sedang berkembang, usaha peningkatan kapasitas produksi nasional ini menjadi lebih benting. Secara teoritis usaha dalam bidang pembangunan ekonomi boleh dikatakan merupakan suatu keharusan, walaupun bisa berbeda kadarnya pada setiap fase ekonomi. Tujuan seperti inilah yang dalam kebanyakan literatur diungkapkan sebagai tujuan meningkatkan atau mempertahankan tingkat pertumbuhan atau growth rate kapasitas produksi nasional.
3. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Tingkat pendapatan yang tinggi mencerminkan jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perekonomian tersebut secara kuantitas berjumlah banyak. Dengan banyaknya alat pemuas kebutuhan tersebut (jika lain-lainnya tetap/ceteris paribus) berarti tingkat kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat negara bersangkutan adalah tinggi. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi sekaligus dapat dicapai apabila tujuan nomor 1 dan nomor 2 tersebut di atas terwujud.
4. Keadaan perekonomian yang stabil. Yang dimaksud kestabilan di sini meliputi kestabilan tingkat pendapatan, dan kesempatan kerja, juga kestabilan tingkat harga atau tingkat inflasi yang terkontrol.
5. Neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Dari segi tinjauan ekonomi murni baik neraca pembayaran luar negeri yang defisit maupun yang surplus bertendensi menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan. Akan tetapi dari segi politik neraca pembayaran yang surplus rupa-rupanya lebih diinginkan daripada neraca pembayaran yang seimbang. Oleh karena itu kiranya lebih tepat kalau dikatakan bahwa dalam praktik yang pada umumnya ingin dicapai oleh pemerintah ialah neraca pembayaran luar negeri yang tidak defisit.
6. Distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan nasional yang lebih merata pada umumnya dianggap sebagai distribusi pendapatan yang adil. Dengan tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendapatan nasional serta tingkat kestabilan harga yang sama, disertai dengan distribusi pendapatan yang lebih merata pada umumnya lebih disukai daripada distribusi pendapatan nasional yang kurang merata. Dengan alasan bahwa distribusi yang sangat tidak merata mempunyai tendensi untuk menimbulkan kesenjangan sosial yang dapat memicu ketegangan atau masalah-masalah sosial lainnya. Ketegangan sosial selanjutnya bertendensi mengurangi ketenteraman hidup. Ketegangan ini bertendensi mengurangi tingkat kebahagiaan yang dicapai oleh masyarakat, juga bisa menimbulkan pemborosan-pemborosan.

Keenam hal inilah yang menjadi tujuan kebijakan ekonomi makro setiap negara di dunia. Setiap pemerintah pasti menginginkan hal itu tercapai, sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi apapun harus dipandang secara komprehensif karena setiap kebijakan tidak akan pernah bisa memuaskan semua pihak.

%%footer%%