Bentuk Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk Bentuk Partisipasi Politik – Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond.

Peranan Individu dalam Sistem Politik

Sistem politik modern merupakan satu hal yang sangat kompleks. Politik bukanlah suatu bentuk ekspresi dan aktualisasi kemampuan pribadi seseorang melainkan sesuatu yang didukung konsep serta gagasan-gagasan warga negara atau anggota masyarakat secara konsekuen.

Seorang politikus dalam suatu waktu memiliki peranan ganda. Misalnya, ia berperan sebagai anggota parlemen atau kabinet, sekaligus sebagai pemimpin partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Dengan posisi tersebut dalam menjalankan peranan yang satu sering bertentangan dengan norma dan aturan yang melekat dalam peran yang lain.

Untuk itulah diperlukan kehati-hatian dalam mengungkapkan suatu pendapat, usulan, maupun gagasan. Kapan waktunya ia berperan sebagai anggota parlemen dan kapan ia berperan sebagai pemimpin partai.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pentingnya pemisahan peranan (role diferentiation) dalam situasi tertentu. Sikap kehati-hatian dalam membedakan peranan politik itu dapat dikatakan sebagai salah satu interaksi budaya politik. Untuk melihat peranan individu-individu dalam sistem politik, Almond dan Verba membedakan ke dalam golongan subjek, yaitu:

1. subjek pertama adalah struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, dan birokrasi,
2. penunjang jabatan seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator,
3. kebijaksanaan, keputusan, dan penguatan keputusan.

Orientasi individual terhadap kehidupan politik dipengaruhi oleh orientasi seseorang secara terbuka terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum,
2. perasaan seseorang tentang terhadap struktur dan peranan elit politik dan penganjur-penganjur kebijakan,
3. perasaan seseorang tentang struktur-struktur individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses tersebut, bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal itu,
4. perasaan seseorang sebagai anggota sistem politik yang berkaitan dengan hak, kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orang-orang yang memiliki pengaruh,
5. penilaian seseorang terhadap norma-norma berpolitik.

 

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional.

Bentuk Partisipasi Konvensional

Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional antara lain:

• dengan pemberian suara (voting),
• dengan diskusi kelompok,
• dengan kegiatan kampanye,
• dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan,
• dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif,
• dengan pengajuan petisi.

Bentuk Partisipasi nonkonvensional

Bentuk-bentuk partisipasi politik nonkonvensional antara lain:

• dengan berdemonstrasi,
• dengan konfrontasi,
• dengan pemogokan,
• tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran,
• tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan,
• dengan perang gerilya/revolusi.

Partisipasi Aktif dan Nonaktif

Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa bentuk bentuk partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Partisipasi aktif

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.

Partisipasi pasif

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu:

1. kegiatan pemilihan,
2. lobi,
3. kegiatan organisasi,
4. mencari koneksi,
5. tindakan kekerasan.

Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga, yaitu:

1. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat.
2. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah.
3. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif.
4. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah.

Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila.

 

Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai bentuk bentuk partisipasi politik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali dengan kami di lain kesempatan (maglearning.id).