ekonomi publik

Perspektif Dasar Tentang Ekonomi Publik

Secara teoritis Indonesia menganut sistem ekonomi campuran (mixed economy), tidak jauh dengan Amerika dan banyak negara lain di dunia. Penerapan ekonomi campuran ini terlihat dari banyak aktivitas ekonomi yang dikelola oleh perusahaan swasta, dan yang lainnya dikelola oleh pemerintah. Walaupun banyak aktivitas ekonomi yang dikendalikan oleh swasta, namun pemerintah tetap banyak campur tangan. Misalnya banyak sekali regulasi mengatur aktivitas ekonomi swasta, penarikan pajak, juga pemberian subsidi. Sistem ekonomi ini sangat jauh berbeda dengan sistem yang dilajankan oleh Korea Utara, Cuba, dan dulu Uni Soviet, dimana semua aktivitas ekonomi dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Tentunya berbagai perspektif tentang sistem ekonomi kontemporer saat ini sangat dipengaruhi oleh banyak pemikiran-pemikiran ekonomi di masa lalu. Diawali pada abad 18 beberapa pemikir ekonomi Perancis yang menyarankan bahwa pemerintah harus aktif dalam kegiatan perdagangan dan industri. Kita mengenalnya sebagai kaum merkantilis. Namun, kemudian muncul pemikiran Adam Smith yang kemudian mengajukan pemikiran unntuk membatasi peran pemerintah dalam perekonomian.

Adam Smith berpendapat bahwa persaingan dan motif mendapat keuntungan harus dimulai oleh setiap individu. Motif mencari keuntungan harus diinisiasi oleh setiap individu dan bersaing dengan individu lain dalam menyediakan (supply) barang dan jasa untuk memenuhi permintaan (demand). Smith berpendapat bahwa perusahaan yang memproduksi barang/jasa yang diminta dengan harga paling murahlah yang akan memenangkan persiangan sehingga tercipta efisiensi.

Pemikiran Adam Smith ini sangat powerfull dalam mempengaruhi ekonom dan pemerintah di Eropa bahkan di seluruh dunia. Banyak ekonom dari abad ke-19 terdoktrin oleh pemikiran ini, seperti John Stuart Mill dan Nassau Senior yang menyebarluaskan paham laissez faire. Dimana pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam urusan swasta, tidak boleh mengeluarkan regulasi atau mengontrol pengusaha (swasta).

Namun, tidak semua ekonom abad-19 setuju dengan pemikiran itu. Kebanyakan dari mereka berhadapan langsung dengan ketimpangan, dimana tercipta kelas-kelas dalam masyarakat yang mempunyai nasib yang sangat kontras. Jarak antara masyarakat miskin dan pengusaha kaya sangat jauh. Perbedaan pendapatan yang mencolok membuat kualitas hidup yang sangat berbeda. Banyak penulis dan pemikir muncul menyuarakan “teori sosial” sperti Karl Marx, Sismondi, dan Robert Owen.

Loading...

Karl Marx, Sismondi, dan Robert Owen, mengembangkan teori-teori yang tidak hanya berusaha menjelaskan apa yang mereka lihat tetapi juga memberikan penalaran tentang cara-cara bagaimana masyarakat dapat diatur ulang. Banyak yang menghubungkan kejahatan dalam masyarakat dengan kepemilikan pribadi atas modal; apa yang dilihat Adam Smith sebagai kebajikan adalah keburukan bagi mereka karena menciptakan ketidakadilan. Tentunya Karl Marx adalah pemikir yang paling berpengaruh di antara mereka yang menganjurkan peran yang lebih besar dari pemerintah dalam mengontrol alat-alat produksi. Lain lagi, pemikiran Owen, yang berpendapat bahwa dalam kelompok individu yang lebih kecil untuk berkumpul dan bertindak secara kooperatif untuk kepentingan bersama mereka. Di Indonesia pemikiran ini menjelma menjadi koperasi. Namun kendali pemerintah atas alat-alat produksi menimbulkan banyak pertentangan dan memicu perang politik dan ekonomi secara internasional di abad kedua puluh (Perang Dingin).

Akhir kata, perang dingin ini sudah berakhir dan hampir semua negara di dunia ini menerapkan ekonomi campuran karena terbukti tidak ada yang bisa bertahan dalam satu kutub ekonomi saja. Walaupun demikian perang ekonomi masih saja akan terus berlangsung namun tidak lagi pada persoalan perspektif model perekonomian serta dalam bentuk yang lebih kontemporer dan lebih halus. Saat ini pemerintah tetap punya peranan penting di pasar namun tidak mengendalikan setiap aktivitas pasar.

Resesi ekonomi yang terjadi di beberapa waktu silam, dan hampir terulang kembali pada jeda waktu tertentu juga merupakan kontribusi dari kegagalan pelembagaan program-program pemerintah hal ini lah yang membuat para ekonom dan ilmuwan politik tertarik untuk menyelidiki kegagalan pemerintah. Dalam kondisi apa program pemerintah tidak berjalan dengan baik? Apakah kegagalan program pemerintah merupakan kecelakaan, atau apakah mereka mengikuti yang dapat diprediksi dari sifat inheren kegiatan pemerintah? Apakah ada pelajaran yang bisa dipetik untuk desain program di masa depan? Ada empat alasan utama kegagalan sistematis pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu: informasi pemerintah yang terbatas, kontrolnya yang terbatas atas tanggapan swasta atas tindakannya, kontrolnya yang dibatasi birokrasi, dan pembatasan karena proses politik.

  1. Informasi terbatas. Konsekuensi dari banyak tindakan rumit dan sulit diramalkan. Seringkali, pemerintah tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya. Misalnya, mungkin ada kesepakatan luas bahwa pemerintah harus membantu masyarakat yang terdampak ekonominya karena pandemi Covid-19, pemerintah harus mengeluarkan dana bantuan pada merek. Namun, informasi yang terbatas dari pihak pemerintah membuat sulit untuk membedakan antara mereka yang benar-benar terdampak dan mereka yang berpura-pura.
  2. Kontrol terbatas atas tanggapan pasar swasta. Pemerintah hanya memiliki kendali terbatas atas konsekuensi tindakannya. Sebagai contoh, pemerintah gagal mengantisipasi peningkatan pesat permintaan masker karena isu wabah Corona. Salah satu penyebabnya adalah pemerintah tidak secara langsung mengontrol total pengeluaran.
  3. Kontrol terbatas atas birokrasi.Sebuah lembaga mungkin menghabiskan banyak waktu untuk menulis peraturan yang terperinci; bagaimana aturan disusun sangat penting dalam menentukan dampak dari undang-undang tersebut. Badan tersebut mungkin juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan ditegakkan.
  4. Batasan-batasan karena proses politik. Sekalipun pemerintah mendapat informasi lengkap tentang konsekuensi dari semua tindakan yang mungkin dilakukan, proses politik yang melaluinya keputusan tentang tindakan dibuat akan menimbulkan kesulitan tambahan. Misalnya, Para pemilih sering cenderung mencari solusi sederhana untuk masalah yang kompleks; pemahaman mereka tentang faktor-faktor penentu kemiskinan yang kompleks, mungkin terbatas.

Pola Pikir Ekonomi Publik

Loading...

Studi ekonomi tersentral pada “scarcity” yang secara sederhana dibahasakan menjadi “kelangkaan” dalam arti “bagaimana masyarakat membuat keputusan-keputusan dari sumberdaya yang terbatas”. Pertanyaan utama dalam ekonomi adalah seputar:

  • Apa yang akan diproduksi?
  • Bagaimana cara memproduksinya?
  • Untuk siapa baranga/jasa diproduksi?
  • Siapa yang mengambil keputusan?

Seperti semua ekonom, ekonom sektor publik juga berawal dengan pertanyaan fundamental pilihan ini. Tetapi fokus mereka adalah pilihan yang dibuat dalam sektor publik, peran pemerintah, dan cara pemerintah mempengaruhi keputusan yang dibuat di sektor swasta. Jadi jika ada pertanyaan ekonomi publik mempelajari tentang apa? maka dasar pemikiran ini bisa membantu untuk menjawabnya.

  1. Apa yang akan diproduksi? Berapa banyak sumber daya kita yang harus digunakan untuk produksi barang publik, seperti fasilitas pertahanan dan jalan raya, dan berapa banyak sumber daya yang harus kita curahkan untuk produksi barang pribadi, seperti mobil, TV, dan video game. Kita sering menggambarkan pilihan ini dalam kaitannya dengan tabel kemungkinan produksi (production possibilities frontier), yang melacak berbagai jumlah dari dua barang yang dapat diproduksi secara efisien dengan teknologi dan sumber daya tertentu. Dalam kasus ini, kedua barang tersebut adalah barang publik dan barang privat.
  2. Bagaimana cara memproduks?, yang dimasukkan adalah keputusan apakah memproduksi barang dan jasa secara privat atau publik, menggunakan lebih banyak modal dan lebih sedikit tenaga kerja ataukah sebaliknya, atau apakah menggunakan teknologi hemat energi. Masalah lainnya adalah terkait kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bagaimana perusahaan memproduksi barang/jasa, seperti: undang-undang perlindungan lingkungan yang membatasi polusi; pajak gaji, upah minimum, dan sebagainya.
  3. Untuk siapa baranga/jasa diproduksi? Adalah pertanyaan tentang distribusi. Keputusan pemerintah tentang perpajakan atau program kesejahteraan mempengaruhi berapa banyak pendapatan yang harus dikeluarkan individu yang berbeda. Demikian pula, pemerintah harus memutuskan barang publik apa yang akan diproduksi. Beberapa kelompok akan mendapatkan keuntungan dari produksi satu barang publik.
  4. Siapa yang mengambil keputusan? Di sektor publik, pilihan dibuat secara kolektif. Pilihan kolektif adalah pilihan yang harus dibuat bersama dengan masyarakat. Misalnya, mengenai struktur hukumnya, ukuran pembentukan militernya, pengeluarannya untuk barang publik lainnya, dll. Bidang ekonomi lain berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan tentang konsumsi, bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang produksi, dan bagaimana sistem harga bekerja untuk memastikan bahwa barang yang diminta oleh konsumen diproduksi oleh perusahaan. Pengambilan keputusan kolektif jauh lebih rumit, karena sudah pasti ada saja kelompok-kelompok yang tidak setuju tentang keputusan yang diambil.

Tinggalkan Balasan