Ada variabel yang saling berhubungan dalam dinamika ekonomi makro sebuah negara. Misalnya saja ketika pemerintah menaikkan pajak tentu akan berdampak pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.
Akibat dari kebijakan itu sangat mungkin berdampak pada harga barang yang secara otomatis akan menurunkan kuantitas permintaan. Pada akhirnya dapat mengakibatkan bergesernya kurva penawaran barang dan jasa.
Pergeseran itu akan mengakibatkan pengurangan faktor-faktor produksi termasuk tenaga kerja. Dengan demikian bertambahlah jumlah pengangguran.
Dengan demikian masuk akal juga adanya hubungan antara meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah dengan menurunnya tingkat pengangguran, dan juga hubungan antara menurunnya pajak dengan menurunnya tingkat pengangguran. Masing-masing hubungan ini merupakan apa yang kita sebut hubungan kausal yang istilah lainnya ialah hubungan sebab-akibat.
Selain hubungan kausal, kita juga mengenal hubungan definisional. Berbeda dengan hubungan kausal di mana variabel yang satu bertendensi untuk
mempengaruhi nilai variabel lainnya, dalam hubungan definisional tidak dijumpai adanya hubungan kausalitas.
Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hubungan definisional secara matematik dinyatakan dalam bentuk identitas atau kesamaan, sedangkan hubungan kausal dinyatakan dalam bentuk persamaan fungsi.
Secara matematik berturut-turut bisa ditulis:
- C + I = Y yang lebih tepatnya, mengingat bahwa persamaan ini merupakan identitas, kita tulis C + I = Y.
- Y – C = S yang lebih tepatnya, mengingat bahwa persamaan ini merupakan identitas, kita tulis Y – C = S.
Keajegan hubungan kausal antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, yang dalam contoh di atas adalah hubungan antara pengeluaran konsumsi pemerintah dengan tingkat kesempatan, kerja, juga hubungan antara perubahan pajak yang terpungut oleh pemerintah dengan tingkat kesempatan kerja dapat kita sebut sebagai hukum ekonomi, economic law, economic principle, atau kesimpulan umum teoritik.
Hukum-hukum ekonomi atau kesimpulan-kesimpulan umum teoritik dikatakan mempunyai sifat abstrak universal, dalam artian bahwa isi yang terkandung dalam kesimpulan-kesimpulan umum teoritik tersebut berlaku di manapun juga dan bilamanapun juga.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Bentuk hubungan yang kita bahas di atas akan terjadi berdasarkan asumsi bahwa variabel-variabel lain yang terkait bersifat konstan. Penentuan asumsi ini sangat penting agar hubungan kausal yang terjadi bisa diidentifikasi dengan jelas.
Penentuan dari asumsi ini harus dilakukan dengan cermat dan memperhitungkan banyak aspek secara ilmiah. Misalnya adalah asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun APBN.
Asumsi dasar ekonomi makro adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Asumsi dasar ekonomi makro terdiri dari PDB, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi y-o-y, Nilai Tukar Rata-rata, Suku Bunga SPN 3 Bulan, Harga Minyak Rata-rata, Lifting Minyak Realisasi, Lifting Gas.
Berikut tujuh asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Indonesia 2021:
Pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen (yoy).
- Inflasi tiga persen (yoy).
- Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.
- Nilai tukar Rp14.600 per USD.
- Harga minyak mentah Indonesia USD45 barel per hari.
- Lifting minyak 705 ribu barel per hari.
- Lifting gas 1,007 juta barel setara minyak per hari.
Perubahan signifikan dari asumsi-asumsi ini akan mempunyai dampak signifikan pula pada kondisi ekonomi makro suatu negara, sehingga APBN bisa jadi juga akan terdampak. Bila perubahan asumsi ini tidak signifikan biasanya dampaknya juga tidak signifikan pula.
2 comments