DAMPAK PERUSAHAAN MULTINASIONAL BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

DAMPAK PERUSAHAAN MULTINASIONAL BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

Upah bagi pekerja perempuan hanya 68% dari upah pria. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada sektor buruh/pekerja kasar, perempuan lulusan universitas (S1) mendapatkan 25% lebih kurang dari yang didapatkan oleh lulusan pria (Gardner, 2003). Kaum perempuan juga lebih cenderung dipekerjakan pada sistem kontrak atau sebagai karyawan temporer. Sistem ini mengizinkan perusahaan untuk membayar gaji lebih rendah kepada karyawan kontrak daripada karyawan permanen, untuk tugas dan waktu kerja yang sama.

Pemerintah negara-negara berkembang tengah menghadapi situasi yang dilematis, di satu sisi, mereka mencoba untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan cara menarik investasi asing. Akan tetapi pada sisi yang lain, ada begitu banyak opportunity cost yang mereka harus bayar sebagai akibat dari tindakan tersebut. Untuk mengatur hal tersebut dan menghindari terjadinya pengeksploitasian yang tidak manusiawi perlu adanya Standar Operasional Prosedur yang disetujui bersama dan adanya pengawasan dari berbagai pihak agar masyarakat juga tidak mendapatkan perlakuan yang melanggar hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

1. Perusahaan Multinasional (MNC) dan Perusahaan Domestik

Dampak atau pengaruh perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia terkait dengan perusahaan domestik. Menurut (Pithaloka and Andry, 2016) Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berbasis di satu negara (negara induk) akan tetap perusahaan tersebut memiliki kegiatan produksi ataupun pemasaran cabang di beberapa negara. Adapun maksud melakukan kegiatan produksi di beberapa negara adalah untuk mendapatkan sumber bahan baku dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan induk dan selain itu untuk memperluas pasarnya dalam jangka go internasional.

Selain hal tersebut, perusahaan mencari teknologi untuk meningkatkan produksi perusahaan karena tidak semua negara memiliki teknologi yang sama sehingga perusahaan mencari negara dengan tingkat teknologi yang tinggi. Kemajuan teknologi akan mendorong efisiensi perusahaan dan efektivitas perusahaan induk.

Menurut Akhtar dalam (Pithaloka and Andry, 2016) mendefinisikan perusahaan domestik sebagai perusahaan yang melakukan usaha di negara di mana ia didirikan, kebalikan dari perusahaan multinasional. Kelebihan yang dapat dilakukan oleh perusahaan domestik adalah kemampuan dalam mengelola perusahaan karena ruang lingkup perusahaan pada kebudayaan dan bahasa yang sama.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan domestik juga bisa berpindah ke perusahaan Multinasional karena daya tarik perusahaan Multinasional yang berjangka internasional. Akan tetapi, juga harus diimbangi dengan persiapan dari segi sumber daya modal, sumber daya manusia, teknologi untuk siap bersaing dengan perusahaan Multinasional yang sudah terlebih dahulu mengembangkan usahanya dalam jangka internasional.

Ketika banyaknya perusahaan Multinasional (MNC) yang mengembangkan usaha dinegara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti Indonesia akan memberikan dampak pada negara yang menjadi tujuan tersebut. Di satu sisi, perlu dipertanyakan terkait kesejahteraan sosial, perlindungan jaminan yang diberikan perusahaan MNC pada Indonesia khususnya masyarakat Propinsi Papua yang memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Kekayaan tersebut tidak membuat kesejahteraan masyarakat di Papua meningkat sehingga memunculkan konflik dan masalah baru bagi Indonesia. Melihat tujuan awal perusahaan Multi-National mengembangkan usahanya ke negara berkembang adalah untuk memaksimalkan keuntungan secara menyeluruh bagi perusahaannya dengan tidak memedulikan negara tujuannya. Dari pemasaran tujuan tersebut, negara tujuan mungkin sangat dirugikan atas pernyataan tersebut, karena secara tidak langsung perusahaan MNC akan menguasai kekayaan yang seharusnya mampu menutupi hutang Indonesia sendiri.

Perusahaan domestik Indonesia perlu melakukan pengembangan di bidang teknologi dan memperketat peraturan mengenai perusahaan MNC yang masuk ke negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terjadi simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak. Baik negara yang menjadi tujuan perusahaan MNC maupun perusahaan MNC itu sendiri. Berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Papua seharusnya menjadikan pemerintah lebih memperhatikan masyarakat Papua.

2. Potensi Sumber daya Pesisir dan Laut Indonesia

Potensi sumber daya di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan terbesar didunia dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Pulau Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dengan total garis pantai mencapai 95.181 km serta luas laut yang mencakup 70% dari total luas wilayah Indonesia. Selain itu, letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua benua serta pertemuan tiga lempeng benua. Keadaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan potensi sumber dayanya. Sumber daya hayati dan non hayati yang ada di Indonesia misalnya terumbu karang, mangrove, berbagai jenis ikan dan masih banyak lagi.

Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Papua. Papua memiliki keunikan tersendiri karena pertemuan Benua Asia Daratan dengan Benua Australia. Hal ini menyebabkan keanekaragaman hayati di Papua sangat tinggi. Selain itu, ekologi Papua yang beraneka ragam mulai dari ekologi rawa-rawa, dataran pantai, kaki gunung dan pegunungan menunjukkan betapa melimpahnya kekayaan yang ada di Papua.

Berdasarkan data Bappeda Provinsi Papua pada tahun 2009 meliputi 2,5 miliar ton kandungan cadangan bahan emas dan tembaga, 540 juta meter kubik potensi lestari kayu komersial, dan 9 juta hektar hutan konversi perkebunan skala besar. Selain itu ditambah lagi dengan Panjang pantai wilayah Papua mencapai 2.000 mil, luas perairan 228.000 km2, dan 1,3 juta ton potensi lestari perikanan per tahun. Sumber daya alam yang begitu besar sebagaimana disebutkan di atas tersebar hampir merata di seluruh wilayah Papua, mulai dari Kota dan Kabupaten Sorong, Mimika, Fak-Fak, Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Manokwari, Yapen Waropen, Biak, Kota dan Kabupaten Jayapura, Jayawijaya serta Kabupaten Biak‐Numfor dan Merauke.

Meskipun demikian, kekayaan yang melimpah di Papua tidak memberikan jaminan kesejahteraan masyarakatnya. Ini menjadikan cermin bagi pemerintah untuk perlunya melihat bahwa terdapat sumber daya yang melimpah apabila mampu mengolahnya dengan baik. Namun, pemerintah seolah enggan untuk melihatnya sehingga pihak asing yang mengelolanya dan dijadikan sebagai sumber modal bagi negaranya dengan menanamkan investasi di negara Indonesia.

Pemerintah harus memberikan kewenangan bagi pemerintah provinsi Papua untuk mengelola sumber daya alam yang ada karena sumber daya yang tersedia adalah hak penduduk Papua untuk memanfaatkan dan menikmati hasilnya untuk kesejahteraan hidupnya. Ketidakadilan dalam pengelolaan yang ada di Papua memicu terjadinya konflik. Negara kerap memberikan konsesi kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya alam dengan mengabaikan hak-hak adat masyarakat Papua pribumi. Sehingga keterlibatan masyarakat asli dalam proses pembangunan menjadi terbatas.

Lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2001, memberikan konsekuensi diperolehnya kewenangan yang luas dimaksud. Kewenangan yang luas tersebut tidak hanya kewenangan untuk pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya. Termasuk juga memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah dan menentukan arah dan strategi pembangunan di Papua.

Menurut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Pusat Penelitian Sumber daya Alam dan Lingkungan dalam (Alam, 2017)menyatakan bahwa berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya alam, maka posisi masyarakat Papua dalam pengaturan sumber daya alam tersebut adalah:

  1. Berpartisipasi dengan sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan Lingkungan hidup.
  2. Masyarakat adalah subjek utama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk dipenuhinya kebutuhannya serta diberdayakan secara strategis dan mendasar.
  3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

SIMPULAN

  1. Perusahaan Multi-National Corporations (MNC) memilih negara berkembang sebagai tujuan investasi karena rendahnya biaya tenaga kerja, kemudahan dalam mendapatkan sumber daya alam, dan lemahnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang perusahaan asing yang masuk
  2. Kehadiran perusahaan MNC selain membawa dampak positif bagi perekonomian tetapi juga membawa dampak negatif jangka panjang yaitu ketergantungan pada perusahaan MNC sehingga sulit mengembangkan pemikiran untuk menciptakan lapangan kerja sendiri tetapi justru mencari pekerjaan pada perusahaan MNC.
  3. Dibutuhkan adanya kesepahaman di antara banyak pihak agar tidak merugikan bagi negara tujuan perusahaan MNC. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam mengambil setiap keputusan dan peraturan agar tidak merupakan negaranya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, S. D. (2017) ‘Kewenangan Pengelolaan SDA dalam Bingkai Otonomi Khusus di Papua’, 19(1), pp. 45–61.

Maulana, I. et al. (2014) ‘MULTINATIONAL-CORPORATIONS-’, (May).

Pithaloka, R. and Andry, I. (2016) ‘Pengaruh Status Perusahaan (Multinasional / Domestik) dan Degree of Internationlaization (DOI) Terhadap Firm Performance’, Ekonomi dan Bisnis, (2), pp. 220–226. Available at: https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.unair.ac.id/JEBA/article/download/5821/3726&ved=2ahUKEwjv0qa41dfYAhXMoJQKHYBeC6k4ChAWMAF6BAgTEAE&usg=AOvVaw03KcNBvxWJf7erU4sHzko-.

Demikianlah bahasan kami tentang dampak atau pengaruh perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat, salam belajar kapan saja di mana saja (magearning.id).

Loading...

Pages ( 2 of 2 ): « Balik1 2